Beranda Film Insurgent – Sinopsis

Insurgent – Sinopsis

1194
0
BERBAGI

Jakarta, theatersatu.com: Setelah dua tahun dirudung masalah internal di tubuh Lembaga Sensor Film (LSF), ibarat bisul akhirnya pecah hingga menimbulkan mosi tidak percaya pada kepemimpinan LSF yang diketuai Muklis PaEni.

Maka melalui sidang khusus, 9 Maret 2015, yang sebelumnya pada 18 Desember 2014, anggota LSF sebanyak 25 anggota dari 40 anggota LSF menuntut pergantian Kempemimpinan LSF, yang akhirnya terpilihlah Anwar Fuady sebagai Ketua LSF.

Namun terpilihnya Anwar Fuady sebagai ketua LSF dituding tidak sah. Bahkan seperti yang dikutip dari sebuah media on line, Muklis mengatakan, Anwar Fuady ketua LSF illegal karena tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada aturannya. Sebab, katanya lagi,pengangkatan ketua LSF hanya dapat dilakukan melalui surat keputusan Presiden dan dilantik oleh Menteri.

“Jika saat ini ada suara tidak puas dari pihak tertentu, maka itu adalah bentuk dari ekspresi personal tetapi tidak mewakili Lembaga. Sebab sejak 9 Maret, kempemimpinan LSF telah berganti secara Resmi dan Legal,” tegas Anwar Fuady didepan wartawan dalam siaran persnya, Kamis (13/3) di Jakarta. Kehadiran Anwar siang itu didampingi anggota LSF Rae Sita, H. Johan Tjasmadi dan anggota LSF yang lainnya.

“Sudah dua tahun ini pelayanan di LSF kurang baik akibat ketua dan wakil jarang ada di tempat. Dan kita banyak menerima keluhan itu dari masyarakat. Melihat kondisi seperti ini tentu saja kita jadi malu,” timpal Rea pada wartawan, memberikan alasan kenapa kisruh di LSF bisa terjadi dan bisul itu akhirnya meledak.

Berikut 6 alasan mendasar sikap anggota LSF, dipaparkan Anwar Fuady yang akhirnya mengantarkan dirinya terpilih jadi Ketua LSF. Diantaranya:

1. Penyegaran. Kepemimpinan LSF 2009-2012 seyogyanya berakhir pada Febuari 2012, sesuai dengan berakhirnya priode LSF sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 3/M/2009 tanggal 10 Febuari 2009. Sudah 6 (enam) tahun 12 hari sejak diterbitkan KEPPRES tersebut. Sudah waktunya dilakukan Penyegaraan kepemimpinan. Dengan penyegaran diharapkan ada suasana baru, semangat baru serta perspektif baru dalam kepemimpinan LSF menghadapi perkembangan perfilman yang sangat dinamis.

2.Komunikasi yang tersumbat. Harus diakui secara jujur bahwa dinamika LSF 2 (dua) tahun terakhir ini mengalami permasalahan serius dalam aspek komunikasi antar pimpinan dan anggota. Berbagai kebijakan LSF sangat tertutup dan hanya melibatkan orang-orang tertentu. Fungsi Komisi dan Forum Pelaksana Harian (Lakhar) hanya formalitas. Peran orang-orang tertentu melebihi perangkat organisasi yang dibentuk oleh anggota.

3. Tidak ada Transparansi. Salah satu syarat pemerintahan yang bersih (clean govermment) adalah tranparansi/keterbukaan. Secara jujur harus dikatakan bahwa 2 (dua) tahun terakhir ini keterbukaan merupakan “Barang Mahal dan Langkah” di LSF.

4. Ketua dan Wakil Ketua LSF yang sering Tidak Berada di tempat. Komitmen awal dan syarat dalam sidang khusus LSF 24 Febuari 2009 memutuskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua LSF, adalah penuh waktu (Permen Menbudpar Nomor PM.31/UM.001/MKP/05). Tetapi dalam kenyataannya ditemui bahwa Ketua dan Wakil Ketua LSF banyak melakukan kegiatan-kegiatan di luar agenda LSF. Baik secara terpisah maupun secara bersama-sama tidak berada di kantor.

5. Tidak ada penghargaan dari Pimpinan kepada Anggota. Akibat komunikasi yang tersumbat, kebijaksanaan yang tidak transparan serta sering tidak berada di kantor, adalah bentuk kurang penghargaan dan kepercayaan dari pimpinan terhadap mandat yang telah diberikan oleh Anggota pada saat sidang Khusus LSF 2009-2012, tanggal 24 Febuari 2009.

6. Kondisi LSF semakin diperburuk dengan keluarnya Surat Sekjen Kemendikbud Nomor 134292/A.A5/LL/204 tanggal 23 Desember 2014 tentang Upaya Mempertahankan Kepemimpinan LSF saat ini. Surat ini adalah bentuk intervensi Sekjen kepada LSF. Sebab dalam Undang-Undang 33 tahun 2009 tentang perfilman dikatakan bahwa:

a.Pasal 58 ayat (1) mengatakan bahwa Lembaga Sensor Film bersifat tetap dan independen; Surat Sekjen dimaknai sebagai bentuk intervensi Kementerian atas independen LSF. Sebab LSF bertanggungjawab kepada Presiden. Sekjen membawahi Sekretariat LSF (alat bantu administrasi LSF). Pasal 62 Lembaga Sensor film dibantu oleh Sekretariat LSF bertanggungjawab kepada Presiden, bukan kepada Sekjen Kementerian.

b.Dasar kepemimpinan LSF adalah melalui Sidang Khusus anggota, bukan SK Mentri atau Sekjen (Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.31/UM.004/MKP/05 Tentang Tata Kerja lembaga Sensor Film dan Tata Laksana Penyensoran).

Sebab berdasarkan KEPPRES Tidak ada Struktur LSF semuanya Anggota, mempunyai Hak dan Kewajiban yang sama, dan kemudian Anggota melaksanakan Sidang Khusus untuk membentuk kepengurusan LSF. Kepengurusan LSF bukan bersifat Struktural tetapi bersifat fungsional. Dengan demikian kekuasaan tertinggi berada di tangan Anggota untuk mengangkat dan memberhentikan kepengurusan LSF. (him)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar
  Subscribe  
Notify of